Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah, cacat hukum atau batal demi hukum;
3. Menyatakan surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) Nomor: surat pemberitahuan penyidikan (SPDP) kepada Pemohon I dengan Nomor: SP.Sidik/51.b/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023 dan surat pemberitahuan penyidikan (SPDP) kepada Pemohon II Nomor: SP.Sidik/50.a/IX/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023 yang tidak melalui mekanisme penyelidikan dan melakukan tipu muslihat  adalah tidak sah, cacat hukum atau batal demi hukum;
4. Menyatakan surat Penetapan Tersangka Nomor:  S-Tap/51.d/IX/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 11 Oktober 2023 kepada diri Para Pemohon yang tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti adalah tidak sah atau batal demi hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan seluruh rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap diri Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Para Pemohon dari Status Tersangka;
7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dan memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan,harkat dan martabatnya.
8. Memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Subsidair:

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna             melalui           Hakim   Tunggal yang memeriksa, mengadili memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).